Senin, 02 Februari 2026 – 23:12 WIB
Dalam webinar bertajuk “Board of Peace dan Dilema Indonesia” yang diselenggarakan Aqsa Working Group (AWG), Minggu malam (1/2), Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia bukan tanpa syarat. Foto tangkapan layar Zoom
jpnn.comJAKARTA – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace (BoP) menjadi perhatian belakangan ini.
Meski menuai polemik, langkah ini dinilai sebagai perwujudan prinsip politik luar negeri Bebas Aktif yang tetap teguh pada komitmen kemerdekaan Palestina.
Dalam webinar bertajuk “Board of Peace dan Dilema Indonesia” yang diselenggarakan Aqsa Working Group (AWG), Minggu malam (1/2), Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia bukan tanpa syarat.
BoP sendiri merupakan instrumen internasional yang lahir dari mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).
Teguh menjelaskan bahwa prioritas utama badan ini adalah mencapai fase negative peace—yakni penghentian total kekerasan di Gaza.
“Targetnya jelas, Hamas meletakkan senjata, IDF (pasukan Israel) menarik diri, pertukaran sandera dilakukan, dan warga Gaza dijamin tidak akan diusir dari tanah kelahiran mereka,” papar.
Setelah kekerasan berhenti, BoP diarahkan menuju fase positive peace atau solusi dua negara yang hidup berdampingan secara damai.
Teguh mengaitkan visi ini dengan semangat sejarah Indonesia di masa silam.
Indonesia tak beri ‘cek kosong’ untuk Board of Peace, GREAT Institute mengatakan bahwa Prabowo siap evaluasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google Berita
