Jumat, 15 Agustus 2025 – 20: 51 WIB
Jakarta, Viva – Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kooperatif saat kediamannya digeledah terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kemenag tahun 2023 – 2024
Baca juga:
Tradisi Renungan Suci Prabowo dan Era Jokowi, Beda Gaya tapi Sama Makna
“Kooperatif ya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat, 15 Agustus 2025
Baca juga:
Menag Buka Suara soal KPK Geledah Kemenang Terkait Kasus Kuota Haji
Penggeledahan rumah Yaqut dilakukan guna mencari petunjuk yang dibutuhkan penyidik, sekaligus optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara.
Pihaknya pun menyita beberapa dokumen dan barang bukti elektronik dari rumah Yaqut. KPK bakal mengekstrasi informasi yang ada didalam barang bukti elektronik yang disita.
Baca juga:
76 Anggota Paskibraka 2025 Dikukuhkan di Istana, Megawati Hadir
Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023 – 2024, yakni pada 9 Agustus 2025
Pengumuman tersebut dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025
Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.
KPK pada 11 Agustus 2025, mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri yang salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024
Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50: 50 dari alokasi 20 000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10 000 untuk haji reguler dan 10 000 untuk haji khusus.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler. (Ant)
Halaman Selanjutnya
Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.
