Puan Maharani: DPR dan Pemerintah Layaknya Wasit, Semua Pihak Merasa Benar

Jumat, 15 Agustus 2025 – 17: 30 WIB

Jakarta, Viva — Ketua DPR RI Puan Maharani mengibaratkan DPR RI dan pemerintah sebagai layaknya wasit dalam proses pembentukan undang-undang (UU). Posisi ini, kata Puan, sering kali membuat kedua lembaga berada di tengah tarik menarik kepentingan dari berbagai pihak.

Dalam pidatonya di Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2025 – 2026, Jumat 15 Agustus 2025, Puan menegaskan bahwa proses pembentukan UU tak jarang menempatkan DPR dan pemerintah di situasi yang kompleks.

“Seperti antara majikan dan pekerja, pengusaha dan konsumen, aparatur dan rakyat, penyedia jasa dan pengguna, serta berbagai relasi sosial lainnya,” ujar Puan di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025

Menurutnya, kondisi tersebut serupa dengan wasit di tengah pertandingan olahraga, di mana semua pihak merasa berada di posisi yang benar.

“Kalau ada peluit dibunyikan, yang protes juga akan banyak. Belum lagi pengamat-pengamat yang memberi komentar pro dan kontra,” ucapnya.

Meski demikian, Puan menilai perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Baginya, demokrasi memang identik dengan proses yang ramai, penuh aspirasi, dan menuntut kesabaran untuk mendengar sebelum mengetuk palu.

Ia menekankan bahwa tanggung jawab utama pembentuk UU adalah bersikap adil dan bijaksana, karena konstitusi menghendaki hukum menjadi instrumen keadilan bagi seluruh warga negara.

Puan juga menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam setiap proses penyusunan undang-undang.

“Dengan mendengar, menimbang, dan memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat, produk hukum yang dihasilkan akan memiliki legitimasi, keadilan, dan penerimaan publik yang lebih kuat,” kata Puan.

Sidang Paripurna tersebut dihadiri 473 anggota DPR dari seluruh fraksi. Selain itu, jajaran pejabat tinggi negara juga tampak hadir, mulai dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Kepala BPK Isma Yatun.

Menteri-menteri Kabinet Merah Putih pun hadir langsung di Gedung Nusantara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Polhukam Budi Gunawan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menko PMK Pratikno.

Dalam sidang ini, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.