Jumat, 15 Agustus 2025 – 15: 55 WIB
Jakarta, Viva — Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR memberikan perhatian besar terkait permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, mulai pemblokiran rekening inactive hingga permasalahan royalti.
Baca juga:
Menag Buka Suara soal KPK Geledah Kemenang Terkait Kasus Kuota Haji
“Satu, penanganan dan penyelesaian masalah pemblokiran rekening inactive oleh PPATK,” kata Puan saat memberikan pidato dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2025– 2026 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat.
Permasalahan selanjutnya yang diterima DPR RI adalah terkait rencana penertiban kawasan dan tanah terlantar oleh negara.
Baca juga:
76 Anggota Paskibraka 2025 Dikukuhkan di Istana, Megawati Hadir
Ketua DPR RI Puan Maharani
- ANTARA/Nadia Putri Rahmani/YouTube-DPR RI
Lalu, terkait pelaksanaan program Sekolah Rakyat dan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Baca juga:
Penembakan di Mosque Swedia, Satu Orang Tewas
Kemudian, tata kelola pemberian tunjangan jabatan fungsional tertentu di kementerian/lembaga dan di daerah.
Berikutnya, rencana perubahan pola penyaluran bantuan sosial dari seumur hidup menjadi lima tahun.
Lalu, terkait kekhawatiran pelindungan data pribadi warga negara Indonesia sebagai bagian kesepakatan tarif dagang.
Selanjutnya adalah pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pendidikan gratis bagi murid SD dan SMP.
Berikutnya mengenai sinergisitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program strategis nasional (PSN).
Terakhir, terkait pelaksanaan royalti hak cipta lagu.
Puan mengatakan bahwa masih banyak persoalan rakyat yang disampaikan langsung kepada DPR RI, baik melalui aspirasi daerah pemilihan, pengaduan publik, maupun forum-forum resmi yang disediakan oleh DPR.
“Harapan rakyat jelas, agar setiap masalah yang mereka hadapi mendapat perhatian dan dapat segera terselesaikan melalui kebijakan negara yang responsif,” katanya.
Lebih lanjut, Puan mengungkapkan bahwa sepanjang satu tahun terakhir, DPR RI telah menerima laporan dan pengaduan masyarakat yang jumlahnya mencapai 5 642 laporan.
Setiap laporan tersebut, kata dia, telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI dengan memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemerintah.
DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025 – 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.
Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
Program sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.
Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. (Ant)
Halaman Selanjutnya
Lalu, terkait kekhawatiran pelindungan data pribadi warga negara Indonesia sebagai bagian kesepakatan tarif dagang.