Selasa, 30 Desember 2025 – 02: 40 WIB
Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memberikan dukungan penuh terhadap pemulihan layanan administrasi kependudukan (Dukcapil) bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera
Baca Juga:
Mendagri Ungkap 22 Desa Hilang Imbas Bencana Banjir di Sumatera.
Upaya itu dilakukan untuk mengganti dokumen kependudukan warga yang hilang atau rusak akibat bencana.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Kemendagri telah bergerak sejak 19 November dengan membentuk sembilan tim khusus untuk mempercepat pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan di wilayah terdampak.
Baca Juga:
Mensesneg Tegaskan Urus Dokumen Korban Bencana Sumatera Gratis: Awasi Oknum-oknum
Penyaluran bantuan dari InJourney ke korban bencana banjir Aceh-Sumatera
“Mulai 15 November kami sudah membentuk sembilan tim. Kami mendata seluruh Dukcapil di 52 kabupaten/kota terdampak. Dari hasil pendataan, hanya tiga Dukcapil yang benar-benar tidak berjalan, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa,” ujar Tito di Jakarta, 29 Desember 2025
Baca Juga:
MRT Jakarta dan LRT Jabodebek Bakal Perpanjang Operasional hingga Dini Hari di Malam Tahun Baru
Menurut Tito, sebagian besar layanan Dukcapil di daerah lain masih dapat beroperasi dengan baik. Di wilayah Sumatera Utara, seperti Tapanuli, layanan berjalan typical. Sementara di Kota Sibolga sempat mengalami kendala kecil namun telah berhasil diperbaiki. Adapun di Sumatera Barat, tidak ditemukan kerusakan peralatan Dukcapil.
Hingga saat ini, Kemendagri telah menerbitkan sebanyak 63 230 dokumen kependudukan bagi warga terdampak.
“Dokumen yang sudah diproduksi mencapai 63 230 dan semuanya gratis. Mulai dari Kartu Keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen lain yang dibutuhkan masyarakat,” jelas Tito.
Ia menegaskan, layanan penggantian dokumen kependudukan tersebut tidak dipungut biaya apa word play here. Kemendagri akan terus melanjutkan upaya ini agar seluruh warga terdampak dapat kembali memiliki dokumen resmi yang dibutuhkan untuk mengakses berbagai layanan publik.
“Kami akan terus bekerja membantu masyarakat yang kehilangan dokumen agar mereka kembali memiliki data kependudukan. Sekali lagi, ini tidak dipungut bayaran,” tegas Tito.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan sosial dan administratif masyarakat pascabencana, sekaligus memastikan hak-hak kependudukan warga tetap terpenuhi.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan berbagai capaian konkret yang telah diraih dalam satu bulan pertama penanganan bencana di tiga provinsi tersebut, salah satunya pada sektor infrastruktur jalan nasional.
“Bencana ada di tiga provinsi, terdampak 52 kabupaten. 78 jalan nasional putus. Per satu bulan, dari 78 tinggal 6 yang masih proses penyambungan. Empat titik di Aceh, dan ada di Sumbar, dan di Sumut,” kata Teddy.
Halaman Selanjutnya
Sumber: Dok. PNM
