Di tengah kekacauan politik dan perubahan besar dalam lanskap politik negara tersebut, pemerintah sementara Bangladesh menegaskan bahwa Liga Awami, yang dipimpin oleh Perdana Menteri terguling Sheikh Hasina, tidak akan berpartisipasi dalam pemilihan parlemen nasional pada bulan Februari 2026 karena adanya larangan terhadap kegiatannya.
Sekretaris Pers Kepala Penasihat pemerintah sementara Bangladesh, Shafikul Alam, mengumumkan bahwa Liga Awami, yang aktivitas politiknya saat ini dilarang di negara tersebut, tidak akan dapat berpartisipasi dalam pemilu nasional mendatang.
Dalam konferensi pers pada hari Rabu, setelah pertemuan Dewan Penasihat pemerintah sementara, Alam, sebagai tanggapan atas pertanyaan wartawan tentang surat yang dilaporkan dikirim ke Kepala Penasihat oleh anggota parlemen AS yang menyatakan keprihatinan atas larangan Liga Awami, membuat pernyataan ini.
Dia mengatakan, dia belum melihat surat itu dan tidak menyadarinya. Meski demikian, dia menegaskan posisi pemerintah terkait Liga Awami sudah jelas.
“Karena kegiatan Liga Awami dilarang dan Komisi Pemilihan Umum telah membatalkan pendaftaran partai tersebut, Liga Awami tidak dapat mengambil bagian dalam pemilihan ini,” kata sekretaris tersebut.
Pendaftaran partai tersebut telah ditangguhkan, dan para pemimpinnya diadili di Pengadilan Kejahatan Internasional. Sebelumnya pada bulan Mei, pemerintah sementara mengeluarkan pemberitahuan lembaran negara yang melarang semua kegiatan Liga Awami Bangladesh dan organisasi afiliasi, asosiasi, dan persaudaraannya.
Keputusan tersebut dinyatakan tetap berlaku hingga selesainya persidangan di Pengadilan Kejahatan Internasional. Saat itu, surat kabar tersebut diterbitkan oleh Bagian Keamanan Umum Kementerian Dalam Negeri. Pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa tindakan tersebut diambil berdasarkan Undang-undang Anti-Terorisme (Amandemen).
Ketika Bangladesh bersiap menyelenggarakan pemilu nasional hampir setahun setelah pemerintahan Sheikh Hasina digulingkan menyusul pemberontakan yang dipimpin mahasiswa pada bulan Juli tahun lalu, mantan Perdana Menteri tersebut mengatakan bahwa pemilu tanpa partainya bukanlah pemilu melainkan penobatan, karena Liga Awami dilarang ikut serta dalam pemilu mendatang.
“Pemilu tanpa Liga Awami bukanlah pemilu melainkan penobatan. Yunus memerintah tanpa satu suara pun dari rakyat Bangladesh, dan sekarang dia berupaya melarang partai yang telah terpilih sembilan kali berdasarkan mandat rakyat,” kata Hasina.
“Secara historis, ketika warga Bangladesh tidak dapat memilih partai pilihan mereka, maka mereka tidak akan memilih sama sekali. Jadi, jutaan orang akan kehilangan haknya jika larangan terhadap Liga Awami tetap dipertahankan.
Bangladesh akan mengadakan pemilu pada bulan Februari 2026, dengan ketegangan politik yang semakin tinggi.
