Selasa, 23 Desember 2025 – 17: 04 WIB
Jakarta — Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk pertama kalinya menggelar sidang perdana penyelesaian masalah hambatan (debottlenecking) investasi dan usaha, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Baca Juga:
Nadiem Makarim Masih Sakit, Sidang Perdana Kasus Chromebook Kembali Ditunda
Pada sidang perdananya ini, Purbaya melakukan sidang atas dua kasus dari overall 10 laporan yang masuk, ke kanal pengaduan yang dibuka sejak 16 Desember 2025 lalu.
“Total jumlah aduan yang masuk per hari ini ada 10 (laporan),” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 23 Desember 2025
Baca Juga:
BI Sebut Dampak Guyuran Dana Rp 200 Triliun ke Suku Bunga Kredit Masih Terbatas
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa
Kasus pertama yang disidangkan yakni dari PT Sumber Organik soal penghentian bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS) dari APBN, sehingga berdampak secara finansial bagi program Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Benowo di Surabaya.
Baca Juga:
Pengacara Klaim Nadiem Makarim Masih Sakit, Kejagung Justru Ungkap Fakta Berbeda! Siapa yang Benar?
Kemudian masalah kedua di sidang hari ini yakni melibatkan pengusaha tekstil PT Mayer Indah Indonesia, yang mengaku sulit mengajukan kredit modal kerja ke pihak bank sehingga pesanan yang masuk tidak bisa dikerjakan.
Dari kedua masalah di sidang perdana ini, Purbaya mengatakan bahwa upaya penyelesaian serta hasilnya sudah cukup memuaskan, meskipun Dia mengakui masih ada beberapa aspek yang dirasa belum sempurna.
“Di hari pertama sidang debottlenecking ini, ada yang penyelesaiannya bagus, ada yang setengah bagus. Tapi setidaknya kami kasih (penyelesaian),” ujar Purbaya.
Ke depannya, Purbaya memastikan bakal terus membuka kanal aduan debottlenecking bagi para pengusaha dan kendala-kendala usaha atau perizinan, supaya bisa dibantu selesaikan setiap kasusnya secara tuntas.
“Jadi di kanal debottlenecking ini kita akan menampung, menindaklanjuti, serta menyelesaikan kendala dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha secara cepat, tepat, terkoordinasi, transparan serta akuntabel,” kata Purbaya.
“Jadi kita akan terima aduan, kalau bisa selesaikan ya selesaikan langsung. Kalau ada, adjustment di peraturan, kalau sudah selesai akan selesai,” ujarnya.
Diketahui, 10 laporan yang masuk ke kanal pengaduan itu antara lain mencakup sejumlah masalah. Misalnya seperti masalah di bidang energi dan ketenagalistrikan, perizinan berusaha, lahan dan tata ruang, pendanaan dan pembiayaan, serta penegakan hukum.
Setiap aduan yang masuk akan ditindaklanjuti secara bertahap, melalui analisis awal oleh Pokja II; koordinasi level eselon II, eselon I (Ketua Pokja II), hingga ke degree menteri. Namun di sisi lain, upaya penyelesaian masalah juga dapat dilakukan pada Kementerian/Lembaga (K/L) terkait lainnya, dengan tracking penyelesaiannya oleh Pokja II.
Masih Sakit, Pengacara Bilang Nadiem Sebenarnya Ingin Cepat Jalani Sidang
Sidang perdana kasus dugaan korupsi chromebook dengan terdakwa eks Mendikbudristek Nadiem Makarim ditunda lantaran Nadiem masih dalam kondisi sakit pascaoperasi.
VIVA.co.id
23 Desember 2025
