Rabu, 3 Desember 2025 – 15:14 WIB
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno mengatakan pemerintah bakal mengusut temuan kayu gelondongan yang muncul ketika bencana banjir dan tanah longsor terjadi di Pulau Sumatera.
Baca Juga:
DVI Polda Sumut Identifikasi 290 Korban Banjir dan Longsor, Terbanyak di Tapanuli Tengah
Pemerintah bakal mengerahkan satuan petugas (satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Hal ini disampaikan Pratikno dalam keterangan pers bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 3 Desember 2025.
Baca Juga:
Kapolri Sebut Warga yang Jarah Minimarket di Sibolga Dibebaskan
“Saat ini Satgas penerbitan kawasan hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir,” ucap Pratikno.
Tumpukan sampah kayu gelondongan di pantai Air Tawar Padang pascabanjir
Foto :
- ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Baca Juga:
Sebanyak 16 Ton Bantuan dari Lima Group dan Lima Logam Indonesia Tiba di Aceh
Di sisi lain, ia memastikan pihaknya akan berupaya mengungkap asal-usul kayu gelondongan tersebut melalui citra satelit. Pratikno memastikan pelaku yang terbukti melanggar akan mendapat hukuman.
“Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit,” ujarnya.
Diketahui, Bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara memunculkan dugaan baru terkait penyebabnya.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyatakan siap turun tangan untuk mengusut kemungkinan adanya praktik pembalakan liar yang memperparah dampak bencana.
Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Adriansyah, menyebut pihaknya akan segera melakukan analisis awal terkait kondisi hutan di Sumut yang diduga telah mengalami kerusakan.
“Iya. Satgas PKH akan teliti kondisi hutan di sana,” ujar Febrie kepada wartawan, Senin, 1 Desember 2025.
Namun, Febrie menegaskan bahwa langkah penegakan hukum tidak akan dilakukan tergesa-gesa. Prioritas utama saat ini adalah memastikan kebutuhan warga yang terdampak bencana dapat terpenuhi sepenuhnya.
“Ya setelah kondisi kesulitan masyarakat bisa diatasi dulu,” tutur dia.
Kepala Pusat Kejaksaan Agung RI, Anang Supriatna menambahkan, bahwa Korps Adhyaksa masih menganalisa kemungkinan adanya unsur kelalaian atau perbuatan manusia dalam bencana banjir tersebut. Menurutnya, penyelidikan akan terus berjalan sebelum disimpulkan apakah bencana dipicu oleh aktivitas ilegal atau terjadi murni secara alami.
Personel TNI mengevakuasi warga terdampak banjir di Aceh Tengah
“Tapi nanti itu masih didalami dulu ya. Kita lihat perkembangan berikutnya. Yang ketika nanti ada di situ, ada unsur kesengajaan, pastinya penegak hukum ke depan akan mengambil tindakan hukum,” tutur Anang.
Mahyeldi: Semua Daerah Terdampak Bencana di Sumbar Sudah Terakses
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengatakan semua daerah di provinsi Sumbar yang terdampak bencana banjir dan longsor seluruhnya sudah bisa diakses
VIVA.co.id
3 Desember 2025
