Jumat, 5 September 2025 – 10: 44 WIB
Jakarta, Viva — Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, mendesak pemerintah mengevaluasi kinerja Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi, karena dinilai memiliki komunikasi yang buruk dan tidak optimal.
Baca juga:
BEM SI Kerakyatan Temui Mensesneg, Dorong Pembentukan Tim Investigasi Makar
Hal itu disampaikan Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, saat silaturahmi di Istana Negara pada Kamis malam, 4 September 2025
Silaturahmi tersebut juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.
Baca juga:
Puan: Seluruh Fraksi Sepakat Hentikan Tunjangan Rumah Anggota DPR
“Kami menuntut Kepala PCO dioptimalkan. Jangan lagi ada tumpang tindih antarkementerian. Karena komunikasi publik dari PCO atau Kantor Staf Presiden saat ini cukup buruk,” kata Pasha, dikutip Jumat, 5 September 2025
Aksi Mahasiswa Demonstration Tolak Pengesahan UU TNI
Baca juga:
DPR Janji Berbenah, Dasco: Reformasi Dipimpin Puan
Menurutnya, Mensesneg telah berjanji akan segera menindaklanjuti masukan mahasiswa tersebut.
“Bapak Mensesneg menyampaikan bahwa kami diminta menunggu. Jika sudah diberikan kepada Bapak Presiden, akan ada informasi lebih lanjut yang langsung disampaikan kepada kami,” ujarnya.
Selain persoalan komunikasi publik, mahasiswa juga mengangkat isu kelanjutan aksi demonstrasi, kriminalisasi aktivis, hingga tudingan makar. Pasha menyebut, aksi jalanan tetap akan menjadi opsi perjuangan, namun dengan mempertimbangkan kondisi Jakarta.
“Demonstrasi mungkin akan tetap kami lakukan, tetapi menunggu momen yang pas dan kondisi Jakarta yang kondusif,” kata Pasha.
Mengenai apakah aksi pada Jumat, 5 September 2025 akan batal, Pasha menegaskan bahwa keputusan akan diambil sesuai situasi di lapangan.
“Tidak bisa dibilang batal, karena kami melihat situasi dan kondisi besok. Jika memungkinkan, kami tetap aksi. Tapi jika tidak memungkinkan, kami akan menunggu atau menunda,” ujarnya.
(Reporter/tvonenews/Abdul Gani Siregar)
Halaman Selanjutnya
Selain persoalan komunikasi publik, mahasiswa juga mengangkat isu kelanjutan aksi demonstrasi, kriminalisasi aktivis, hingga tudingan makar. Pasha menyebut, aksi jalanan tetap akan menjadi opsi perjuangan, namun dengan mempertimbangkan kondisi Jakarta.
