Rabu, 11 Juni 2025 – 17: 52 WIB
Jakarta, Viva — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) Jakarta membutuhkan anggaran mencapai sekitar Rp 123 triliun. Proyek tersebut rencananya akan dibangun membentang dari Cilegon, Banten, sampai Gresik, Jawa Timur.
Baca juga:
AHY Ungkap 3 Tantangan Indonesia: Bonus Demografi, Ekonomi, dan Ekologi
“Studi yang pernah kami lakukan sebelumnya, (pendanaan yang dibutuhkan) kurang lebih US$ 8 miliar. Rp 123 triliun itu hanya untuk (GSW) wilayah Jakarta (yang panjangnya) kurang lebih 41 km,” kata AHY di acara ‘International Meeting on Facilities (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Juni 2025
Meski demikian, AHY mengklaim bahwa sampai saat ini sudah cukup banyak capitalist yang menyatakan ketertarikan dan keseriusannya untuk menggarap proyek Giant Sea Wall tersebut. Namun, Dia mengaku bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam memutuskan hal itu.
Baca juga:
Capai Swasembada Pangan, Air, hingga Energi, AHY: RI Butuh investasi Besar di Sektor Infrastruktur
Sebab menurutnya, proyek besar semacam Titan Sea Wall surface ini tentunya membutuhkan kajian yang cukup mendalam, guna menyiapkan berbagai aspek pendukung dalam hal pembangunannya.
“Sehingga tentunya hal itu masih akan terus kita pelajari, karena ini ruang yang terbuka untuk semua. Kita tidak ingin cepat-cepat menyimpulkan karena sekali lagi, ini adalah proyek besar,” ujar AHY.
Baca juga:
Dongkrak Ekonomi 8 Persen, Pemerintah Buka Peluang Investasi Rp 200 Triliun di Sektor Infrastruktur
Namun, dalam upaya mengatasi masalah terkait turunnya permukaan tanah hingga naiknya permukaan air laut, hal itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan membangun Giant Sea Wall surface saja. Melainkan juga harus dilakukan dengan berbagai solusi lainnya dari hulu hingga ke hilir.
Menurutnya, perlindungan pantai juga perlu dilengkapi dengan infrastruktur pendukung lainnya, seperti melakukan normalisasi sungai, pembangunan embung, tampungan air hujan, serta sistem distribusi air bersih untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap air tanah.
“Jadi hulu ke hilir ini harus kita bereskan. Harus ada sentuhan infrastruktur dasar yang bisa meningkatkan kapasitas tampungan air hujan, misalnya dengan melakukan normalisasi sungai dan embung-embung yang bisa mencegah terjadinya banjir kiriman dari wilayah hulu,” ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, perlindungan pantai juga perlu dilengkapi dengan infrastruktur pendukung lainnya, seperti melakukan normalisasi sungai, pembangunan embung, tampungan air hujan, serta sistem distribusi air bersih untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap air tanah.