Kamis, 13 November 2025 – 19:14 WIB
Jakarta – Upaya pembenahan besar-besaran di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus dilakukan. Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar diskusi tertutup bersama kelompok tokoh lintas agama dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Gedung PTIK, Mabes Polri, Kamis, 13 November 2025.
Baca Juga:
Boni Hargens Nilai Putusan MK Perkuat Indepedensi Polri, Ini Alasannya
Ketua Komisi Reformasi Polri, Prof. Jimly Asshiddiqie, mengatakan, GNB menyampaikan sejumlah catatan penting yang menyoroti perlunya Polri bebas dari intervensi politik dan kepentingan bisnis.
“Kami mencatat banyak sekali masukannya, di antara banyak masukan yang kami catat penting, ialah bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar,” ujar Jimly usai pertemuan.
Baca Juga:
MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Yusril: Akan Jadi Masukan Komisi Reformasi Polri
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie (tengah)
Foto :
- ANTARA/Nadia Putri Rahmani
Menurut Jimly, masukan dari GNB akan menjadi bahan utama dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang bakal diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri.
Baca Juga:
MK Tolak Permohonan Masa Jabatan Kapolri Disamakan Presiden-Kabinet
“Nanti masukan ini kami jadikan bahan. Pokoknya bulan pertama kita belanja masalah dulu. Nanti bulan kedua kami akan merumuskan pilihan-pilihan kebijakan yang realistis dan mungkin, ideal tapi ya realistis,” ujarnya.
“Bulan ketiga baru kita merumuskan apa namanya policy report untuk diambil keputusan oleh Bapak Presiden. Hal-hal yang sifatnya internal Polri, nanti kita rekomendasikan ke internal Polri melalui Kapolri,” kata Jimly.
Dalam forum yang sama, Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri almarhum Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menegaskan bahwa reformasi Polri adalah kebutuhan mendesak yang lahir dari keresahan masyarakat.
“Bagaimanapun, Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan sipil dalam negara demokrasi kita. Bukan justru untuk menyakiti rakyat,” kata dia.
Dirinya menambahkan, Polri yang berpihak pada rakyat hanya bisa terwujud jika sistem kenegaraan berjalan adil dan berlandaskan hukum.
“Dan ini hanya bisa dipenuhi dengan penyelenggaraan negara yang berpihak pada rakyat, adil, dan berlandaskan kedaulatan sipil dan kedaulatan hukum. Ini yang kami bawa datang ke sini untuk berdiskusi dengan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian,” katanya.
Sinta Wahid jenguk aktivis di Polda Metro Jaya
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang juga duduk sebagai anggota Komisi Reformasi Polri, menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap setiap bentuk kritik dan masukan dari publik.
Halaman Selanjutnya
“Tentunya kami terus membuka diri untuk menerima masukan-masukan, menerima kritik, menerima perbaikan. Dan ini menjadi semngat bersama kami untuk terus melakukan, reform (pembaharuan),” ujar Sigit.
