Rabu, 3 September 2025 – 14: 08 WIB
Jakarta, Viva — Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo Syafi’i memastikan proses peralihan aset terkait haji di kementeriannya ke Kementerian Haji berjalan lancar. Sebab, saat ini RUU Haji sudah disahkan, dan proses pembentukan SOTK terus dibahas bersama pemerintah.
Baca juga:
Dari Regulasi hingga Kompetensi, Menaker Blak-blakan public relations Pemerintah dan Serikat Buruh
“Harus menyegerakan pengalihan pengurusan haji dari Kementerian Agama kepada Kementerian Haji yang undang-undangnya kemarin baru diketuk. Tapi kan masih berproses,” ucap Romo Syafi’i kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 September 2025
Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief dan Deputi dari Kementerian Haji dan Umrah Saudi Hasan Munakirah
Baca juga:
Dihujani DM Suruhan Diam, Jerome Polin: Gak Takut, Lawannn!
Tanpa terkecuali, Romo memastikan seluruh aset yang berkaitan dengan haji bakal dialihkan ke Kementerian Haji. Bahkan, lanjut dia, sampai struktur ke bawah juga akan dialihkan.
“Jadi mungkin di Dirjen PHU keseluruhan pindah ke Kementerian Haji. Sampai ke Kanwil-Kanwil itu kan Kabid Haji, pindah semua. Di bawah ada Kasie haji, termasuk embarkasi-embarkasi,” kata Romo.
Baca juga:
KPK Sita USD 1, 6 Juta hingga Aset Tanah di Kasus Korupsi Kuota Haji 2024
“Pejabat dan aset tahun ini harus sepenuhnya dipindahkan dari Kementerian Agama ke Menteri HAJ, katanya.
Di sisi lain, Romo belum menjelaskan secara rinci terkait peralihan aset tersebut. Namun, pemerintah disebut sudah menyiapkan anggaran dan bisa langsung berjalan.
“Tapi itu harus diproses. Dan implementasi penuh ziarah pada tahun 2026 tidak dapat lagi diimplementasikan oleh Kementerian Agama, tetapi dilakukan oleh Menteri Haji dan Umrah,” katanya.
Diketahui, DPR dan pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Pengesahan ini dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025
Awalnya, pemerintah yang diwakili Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menyampaikan pendapat dan laporan pemerintah terhadap UU Haji dan Umrah yang baru.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal
- Tangkapan layar YouTube TV Parlemen
Kemudian, Cucun meminta semua anggota RUU Ziarah dan Umrah untuk sah.
“Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada peserta sidang yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang atas Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dapat disetujui menjadi Undang-Undang,” tanya Cucun.
“Setuju,” kata seluruh anggota dewan disusul ketokan palu tanda sahnya UU Haji dan Umrah yang baru.
Halaman Selanjutnya
Diketahui, DPR dan pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
