KPJ Buat Naik Transum Gratis Cuma untuk Warga Jakarta? Ini Fakta dan Syarat yang Wajib Diketahui

Kamis, 13 November 2025 – 14:15 WIB

Jakarta – Program KPJ (Kartu Pekerja Jakarta) belakangan ini menjadi sorotan karena manfaatnya yang cukup membantu masyarakat berpenghasilan rendah di ibu kota. Misalnya saja, pemilik KPJ bisa menggunakan transportasi umum (transum) seperti MRT, LRT Jakarta, hingga Transjakarta, secara gratis.

Namun, masih banyak warga yang bingung mengenai siapa sebenarnya yang berhak mendapatkan kartu ini. Apakah KPJ hanya untuk warga Jakarta saja, atau bisa juga untuk pekerja dari luar daerah yang bekerja di wilayah DKI Jakarta?

Pertanyaan tersebut kerap muncul di media sosial, terutama setelah banyak pekerja dari kota penyangga seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang yang juga beraktivitas di Jakarta.

Untuk menjawab kebingungan itu, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta melalui laman resmi dan akun Instagram @disnakertrans_ serta @info.kpj menjelaskan secara detail mengenai syarat dan ketentuan pengajuan KPJ.

Berikut ini penjelasan lengkap mengenai siapa saja yang bisa mengajukan KPJ, beserta rinciannya, sebagaimana dirangkum pada Kamis, 13 November 2025.

Siapa Saja yang Bisa Mengajukan KPJ?

Dalam keterangan FAQ (Frequently Asked Questions) yang dibagikan oleh Disnakertrans DKI Jakarta, dijelaskan bahwa hanya warga yang memiliki KTP DKI Jakarta yang bisa mengajukan KPJ. Artinya, pekerja dengan KTP di luar wilayah DKI, seperti Bekasi atau Tangerang, tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu ini, meskipun mereka bekerja di Jakarta.

Selain itu, calon penerima juga harus memiliki hubungan kerja dengan perusahaan atau yayasan yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta. Hubungan kerja ini bisa berupa karyawan tetap maupun kontrak, selama perusahaan tempat bekerja berada di dalam wilayah administratif DKI.

Namun, tidak semua pekerja bisa mendaftar. Ada beberapa pembatasan tambahan yang perlu diperhatikan, antara lain:

– Gaji tidak berasal dari APBD atau APBN.
Ini berarti pegawai negeri, tenaga honorer sekolah negeri, atau pekerja di kementerian tidak dapat mengajukan KPJ. Contohnya, pekerja seperti PJJL (Petugas Jaklingko Jakarta) atau honorer sekolah negeri dikecualikan karena sumber gajinya berasal dari anggaran pemerintah.